logo

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016

Written by Syahrul Poetra on . Posted in Artikel, Berita Daerah, Berita Jatim, Berita JDIH, Informasi Hukum

Kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban sebagai upaya penyebaluasan informasi kepada masyarakat guna mengejawantahkan salah satu asas hukum yang berbunyi “iederen wordht  geacht de we te kennen”, yang artinya “setiap orang dianggap tahu akan hukum” dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undagan.  tentu saja, tidak semua Peraturan Daerah yang menjadi materi Sosialisasi karena jumlahnya sangat banyak. Pada tahun 2015 ada 18 Peraturan Daerah yang telah diundangkan. Dari segi keterbatasan waktu, tentu mustahil untuk disosialisasikan seluruhnya. Oleh karena itu, materi Sosialisasi dipilih yang muatanya banyak bersentuhan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat luas . Sedangkan materi Peraturan Daerah lain yang ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu, Sosialisasi dilaksanakan oleh SKPD terkait yang membidangi, langsung kepada kelompok sasaran Pada tahun 2016 ini,Sosialisasi dilakukan diseluruh kecamatan seKabupaten Tuban, bertempat di salah satu balai Desa secara bergiliran setiap tahunnya. Adapun materi Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban, terdiri dari :

SOSIALISASI
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan, disampaikan oleh Narasumber dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Bidang Perekonomian dan Keuangan dan Staf Ahli Bupati.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati, disampaikan oleh Narasumber dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, disampaikan oleh Narasumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan keluarga Berencana Kabupaten Tuban .

Diharapkan dengan adanya Sosialisasi Peraturan Daerah ini, pemahaman hukum masyarakat akan meningkat sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum.

PENYULUHAN HUKUM TERPADU (LUHKUMDU) TAHUN 2016

Written by Syahrul Poetra on . Posted in Artikel, Berita Daerah, Berita Jatim, Berita JDIH

Dalam rangka terciptanya kepastian hukum dan terwujudnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tuban , dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum terutama produk-produk hukum pusat. Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah kabupaten tuban dalam hal ini bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) di Desa-desa yang ditunjuk di seluruh kecamatan se Kabupaten Tuban. Materi dan narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) berasal dari instansi vertical di luar SKPD Pemerintah Kabupaten Tuban, yaitu:

LUHKUMDU

1.       Polres Tuban , menyampaikan materi yang terdiri dari :

  • UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.       Kejaksaan Negeri Tuban, menyampaikan materi:

  • Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

3.       Pengadilan Negeri Tuban, menyampaikan materi:

  • Proses Beracara Perdata di Pengadilan Negeri.

4.       Pengadilan Agama Tuban, menyampaikan materi:

  • Perkawinan di Bawah Umur dan Dispensasi Kawin

5.       Kantor Pertahanan Kabupaten Tuban, menyampaikan materi:

  • Proses Pendaftaran Tanah

Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) dihadiri oleh Kepala Desa,BPD,dan tokoh masyarakat lainnya.Diharapkan dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum Terpadu  (LUHKUMDU)  pemahaman hukum masyarakat akan meningkat sehingga tercipta masyarakat yang taat hukum dan sadar hukum.

Workshop Penerapan Aplikasi Integrasi Website JDIHN Se-Indonesia

Written by Syahrul Poetra on . Posted in Berita JDIH

  • jdihn

  • jdihn1

Bagian Hukum Kabupaten Tuban menghadiri undangan Workshop Penerapan Apilkasi Integrasi Website JDIHN Se-Indonesia dari Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 28 – 30 September 2015 bertempat di Nagoya Hill Hotel Jl. Teuku Umar Batam.

Adapun materi dan Narasumber Workshop Penerapan Apilkasi Integrasi Website JDIHN Se-Indonesia antara lain :

  1. Kebijakan Pengembang JDIHN dalam rangka Penguatan Pembangunan dibidang Hukum oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum.
  2. Kebijakan Pengembangan Website JDIHN oleh Drs. Budi Wihardja, M.Si.
  3. Pola Standart Website JDIH jdihn.go.id
  4. Kesiapan anggota JDIHN dalam melaksanakan integrasi website JDIHN
  5. Perpustakaan dan Koleksi Digital oleh Ahmad Nurhabibi
  6. Pengintegrasian Website JDIHN oleh Erizal, S.Si, M.Kom
  7. Modul Pentunjuk Teknik Pengintegrasian Website JDIHN (user anggota JDIHN)
 

PENYULUHAN HUKUM TERPADU (LUHKUMDU)

Written by Syahrul Poetra on . Posted in Berita Daerah, Informasi Hukum

Dalam rangka terciptanya kepastian hukum dan terwujudnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tuban, perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum terutama produk hukum pusat, hukum beracara di Pengadilan dan ilmu hukum terapan lainnya. Guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) di desa-desa yang ditunjuk di seluruh kecamatan se Kabupaten Tuban. Materi dan narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) berasal dari instansi vertikal di luar SKPD Pemerintah Kabupaten Tuban, yaitu :

Polres Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :

  • Proses penyelidikan dan penyidikan
  • Kecelakaan Lalu lintas
  • Ketentraman dan ktertiban masyarakat
  • Kenakalan remaja dan Narkoba

Kejaksaan Negeri Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :

  • Tindak pidan Korupsi
  • Pemeriksaan berkas perkara dan kepolisian
  • Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan
Pengadilan Negeri Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :
  • Proses beracara hukum acara pidana dan perdata
  • Mediasi sebelum sidang
  • Pembuktian
  • Upaya hukum banding dan kasasi
Pengadilan Agama  Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :
  • Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • Pernikahan di bawah umur dan dispensasi nikah
  • Wali Afdhol
  • Ekonomi Syariaah
Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :
  • Undang – undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria
  • Pensertifikatan tanah
  • Pendataan tanah dan pengukuraan tanah
  • Penerbitan buku C desa
  • Tanda batas tanah / patok

Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat lainnya. Diharapkan dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum Terpaadu (LUHKUMDU) pemahaman hukum masyarakat akan meningkat sehingga tercipta masyarakat yang taat hukum dan sadar hukum.

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014

Written by Syahrul Poetra on . Posted in Berita Daerah, Berita Jatim

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat guna mengejawantahkan salah satu asas hukum yang berbunyi “iederen wordht geacht de wet te kennen”, yang artinya “setiap orang dianggap tahu akan hukum” dan melaksanakan pula ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang telah diundangkan . Tentu saja, tidak semua Peraturan Daerah yang menjadi materi Sosialisasi karena jumlahnya yang cukup banyak. Sebagai gambaran, pada tahun 2013 yang lalu saja, tercatat 20 Peraturan Daerah yang telah di  undangkan. Dari segi keterbatasan waktu, tentu mustahil untuk disosialisasikan seluruhnya. Oleh karena itu, materi Sosialisasi dipilih  yang muatannya banyak bersentuhan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sedangkan materi Peraturan Daerah lain yang ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu, Sosialisasi dilaksanakan oleh SKPD terkait yang membidangi, langsung kepada kelompok sasaran. Pada tahun 2014 ini, Sosialisasi dilakukan diseluruh kecamatan se – Kabupaten Tuban, bertempat di salah satu Balai Desa yang Ditunjuk pada setiap Kecamatannya. Adapun materi Sosialisasi Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Narasumber dari SKPD terkait, terdiri dari :sosialisasi2
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tuban, disampaikan oleh Narasumber dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, disampaikan oleh Narasumber dari Badan Pemberdayaaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, disampaikan oleh Narasumber dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban.
Diharapkan dengan adanya Sosialisasi Peraturan Daerah ini, pemahaman hukum masyarakat akan meningkat sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum.      

Sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah

Written by tuban on . Posted in Berita Daerah, Berita Jatim

sos.perda talangkembar montongPada Tahun 2012 telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah di 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tuban, yang bertempat baik di Pendopo Kecamatan maupun Balai Desa, dengan Materi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Ijin Usaha Pertambangan dengan Narasumber dari masing-masing instansi yang membidangi meliputi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tuban, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban